Terdapat sebuah kesalahan besar pada sebagian besar republik kuno yaitu bahwa rakyat mempunyai hak untuk mengambil keputusan aktif, seperti misalnya melaksanakan hukuman mati-suatu hal yang mutlak tak dapat mereka lakukan. Mereka tidak boleh berperan di dalam pemerintahan selain dalam memilih wakil-wakil rakyat, yang masih dalam jangkauan mereka; karena meskipun hanya sedikit saja yang dapat mengatakan tingkat kemampuan orang secara pasti, tetapi mereka toh mampu mengetahui secara umum apakah orang yang mereka pilih berkemampuan lebih baik daripada sebagian besar sesama mereka.
Begitu pula, badan perwakilan tidaklah boleh dipilih untuk lembaga eksekutif, karena tidak begitu cocok; tetapi lembaga perwakilan itu boleh dipilih untuk mengabsahkan undang-undang, atau untuk mengawasi apakah hukum yang berlaku dijalankan sebagaimana seharusnya-suatu hal yang cocok dengan kemampuan mereka, yang tak seorang pun kecuali mereka saja yang dapat melakukannya dengan tepat.
Dalam sebuah negara semacam ini selalu saja ada orang- orang yang menjadi terkenal karena kelahiran, kekayaan atau kehormatan mereka: tetapi seandainya mereka berbaur dengan orang-orang kebanyakan dan hanya memiliki bobot satu suara seperti orang lain, maka kebebasan bersama merupakan perbudakan bagi mereka, dan mereka tidak akan berminat mendukungnya, karena sebagian besar keputusan rakyat akan menentang mereka.
Oleh karena itu, keikutsertaan mereka di dalam badan legislatif haruslah seimbang dengan keuntungan-keuntungan mereka lainnya dalam negara; yang terjadi hanya apabila mereka membentuk suatu badan yang punya hak untuk memeriksa kebejatan akhlak rakyat, sama seperti rakyat juga punya hak untuk melawan mereka apabila mereka berbuat melampaui batas. Oleh karena itulah kekuasaan legislatif dipercayakan kepada badan bangsawan, dan kepada suatu badan lain yang mewakili rakyat, yang masing-masing mengadakan perte- muan dan pertimbangan sendiri, dan punya pandangan serta kepentingan sendiri pula. Dari ketiga kekuasaan tersebut di atas, kekuasaan kehakiman atau yudikatif sampai batas tertentu hampir tidak berarti apa-apa: maka hanya tersisa dua kekuasaan saja; dan karena keduanya memerlukan suatu kekuasaan pengatur untuk melunakkan keduanya, bagian badan legislatif yang terdiri dari kaum bangsawan sangatlah tepat untuk maksud ini.
Lembaga yang terdiri dari kaum bangsawan tadi haruslah turun-temurun. Pertama-tama badan itu memang begitu pada hakikatnya; dan selanjutnya, lembaga itu pasti memiliki ke- pentingan besar untuk mempertahankan hak-hak istimewanya-hak-hak yang sangat tidak disenangi rakyat dan tentu saja, dalam suatu negara merdeka, selalu terancam.
Akan tetapi sebagaimana kekuasaan turun-temurun bisa tergoda untuk mengejar kepentingannya sendiri dan melupakan berbagai kepentingan rakyat, adalah wajar apabila suatu manfaat dapat ditarik dengan kemungkinan kerugian di pihak kaum bangsawan-sebagaimana dalam undang-undang yang menyangkut persediaan barang-seharusnya mereka tidak punya peranan lain dalam legislasi selain kekuasaan untuk menolak, dan bukan untuk memutuskannya.
Dengan kuasa memutuskan saya maksudkan hak untuk -dengan kewenangannya sendiri-menetapkan atau mengubah apa yang telah diputuskan oleh orang lain. Yang saya maksud dengan kuasa menolak adalah hak untuk menghapus keputusan yang telah diambil orang lain; yang dahulu merupakan kekuasaan lembaga pengadilan di Roma. Dan meskipun orang yang memiliki hak istimewa untuk menolak mungkin juga mempunyai hak untuk menyetujui, persetujuan ini diterima tidak lebih sebagai suatu pernyataan bahwa ia bermaksud untuk tidak menggunakan hak istimewanya untuk menolak, dan berasal dari hak istimewa itu juga.
Kekuasaan eksekutif haruslah berada di tangan raja karena cabang pemerintahan ini, yang perlu menyelesaikan berbagai hal dengan cepat, lebih baik bila diurus oleh satu orang daripada banyak orang: di lain pihak apa pun yang tergantung kepada kekuasaan legislatif seringkali lebih baik diurus oleh orang banyak daripada satu orang saja.
Akan tetapi seandainya tidak ada raja, dan kekuasaan eksekutif harus dipercayakan kepada sejumlah orang tertentu yang diseleksi dari badan legislatif, kebebasan akan ber- akhir; karena kedua kekuasaan itu akan disatukan, sebagaimana orang-orang yang sama juga kadang-kadang akan memiliki, dan akan selalu mampu untuk memiliki bagian dalam kedua kekuasaan itu.
Seandainya kekuasaan eksekutif tidak punya hak untuk mengendalikan pelanggaran badan legislatif, badan ini akan bertindak lalim; karena badan ini dapat saja merebut wewenang apa saja yang dikehendakinya bagi dirinya sendiri, dan dengan segera hal ini akan menghancurkan kekuasaan- kekuasaan lainnya.
Akan tetapi, pada pihak lain, tidaklah pada tempatnya kekuasaan legislatif punya'hak untuk menahan gerak lembaga eksekutif. Karena pelaksanaannya punya batas-batas alamiahnya, sia-sia saja membatasinya; di samping itu, ke kuasaan eksekutif pada umumnya digunakan dalam pekerjaan sementara. Karena itu kekuasaan mimbar Romawi adalah salah, karena kekuasaan itu tidak hanya menghentikan perundang-undangan tetapi juga menghentikan lembaga eksekutif; yang dijalankan dengan kejahatan tanpa batas.
Akan tetapi bila kekuasaan legislatif dalam negara bebas tidak punya hak untuk menahan gerak kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif itu punya hak dan seharusnya punya cara untuk memeriksa dengan cara-cara mana hukum telah dilaksanakan; ini adalah keuntungan yang dimiliki pemerintah Inggris atas pemerintah Kreta dan Sparta, di mana kaum Cosmi maupun Ephori tidak punya catatan apa pun mengenai administrasi mereka.
Orang besar selalu membangkitkan kecemburuan rakyat. dan seandainya mereka harus diadili oleh rakyat, mereka mungkin terancam bahaya dari para hakim mereka, lagi- pula mereka juga akan kehilangan hak istimewa yang di- miliki bahkan oleh warga negara yang terkecil pun dalam suatu negara bebas, yaitu hak untuk diadili oleh orang yang setingkat. Karena alasan inilah, kaum bangsawan tidak seharusnya dipanggil oleh dan menghadap badan pengadilan biasa, melainkan harus oleh bagian badan legislatif yang terdiri dari badan mereka sendiri.
Ada kemungkinan bahwa hukum-yang dalam arti tertentu mampu melihat dengan jelas dan buta dalam arti lain-menjadi terlalu keras dalam hal-hal tertentu. Tetapi, sebagaimana telah kita amati, para hakim negara tidak lebih daripada mulut yang mengeluarkan kata-kata hukum, dan hanya merupakan orang-orang yang pasif yang tidak mampu menyesuaikan kekuatan atau ketegasannya. Oleh karena itu badan legislatif itu, yang baru saja kita amati sebagai mahkamah yang perlu ada pada kesempatan lain, juga merupakan mahkamah yang perlu ada dalam hal ini; merupakan bagian penguasa tertinggi untuk melunakkan hukum demi kepentingan hukum sendiri, dengan mengu- rangi hukumannya.
Dapat juga terjadi bahwa seseorang yang dipercayai untuk administrasi urusan-urusan umum melanggar hak-hak rakyat dan bersalah karena kejahatan yang tidak dapat atau tidak akan dihukum oleh hakim biasa. Tetapi pada umumnya kekuasaan legislatif tidak dapat mengadili perkara- perkara: dan lembaga itu lebih tidak mampu lagi mengadili perkara khusus ini, yang mewakili pihak yang dirugikan, yaitu rakyat. Karena itu lembaga itu hanya dapat mencurigai. Tetapi di hadapan mahkamah apa lembaga itu akan mengajukan kecurigaannya?Haruskah lembaga itu merendahkan derajatnya sendiri dan menghadap mahka- mah biasa yang kedudukannya lebih rendah daripadanya, dan lebih-lebih lagi terdiri dari orang-orang yang dipilih dari rakyat dan dari lembaga itu sendiri, yang dengan pasti akan dipengaruhi oleh wewenang si penuduh yang sangat kuat? Tidak: dalam rangka mempertahankan martabat rakyat dan keamanan seorang warga negara, badan legislatif yang mewakili rakyat harus mengajukan tuduhannya di depan badan legislatif yang mewakili kaum bangsawan, yang tidak punya kepentingan maupun keinginan yang sama.
Di sinilah keuntungan yang dimiliki pemerintah ini atas sebagian besar republik-republik zaman dahulu, yang merupakan tempat merajalelanya penyalahgunaan ini, di mana rakyat sekaligus menjadi hakim dan penuduh.
Kekuasaan eksekutif, menurut apa yang telah dikatakan, harus memiliki bagian dalam perundang-undangan dengan kekuasaan untuk menolak; jika tidak, hak prerogatif kekuasaan eksekutif itu akan dicabut. Tetapi seandainya kekuasaan legislatif merampas peran eksekutif, kekuasaan eksekutif terakhir ini akan sama-sama terlepas.
Jika penguasa punya bagian dalam perundang-undangan dengan kekuasaan memutuskan, kebebasan akan hilang. Tetapi karena perlu bahwa ia seharusnya punya bagian dalam perundang-undangan untuk mendukung hak prerogatifnya sendiri, bagian ini harus berupa kekuasaan menolak.
Perubahan pemerintahan di Roma disebabkan oleh hal ini, baik senat, yang punya sebagian kekuasaan eksekutif, maupun hakim, yang dipercayai memegang kekuasaan lainnya (yaitu yudikatif), tidak mempunyai hak menolak, yang seluruhnya ada di tangan rakyat.
Yang kita bahas adalah undang-undang dasar pemerintahan. Badan legislatif terdiri dari dua bagian. Mereka saling mengawasi dengan hak istimewa untuk menolak. Keduanya dikendalikan oleh kekuasaan eksekutif, sama seperti kekuasaan eksekutif dikendalikan oleh kekuasaan legislatif.
Ketiga kekuasaan ini pada hakikatnya seharusnya membentuk keadaan diam atau tanpa gerak. Tetapi karena perlu ada gerakan selama ada urusan manusia, ketiganya dipaksa bergerak, tetapi harus masih dalam keserasian langkah.
Karena kekuasaan eksekutif tidak punya bagian lain dalam kekuasaan legislatif selain hak istimewa untuk me nolak, kekuasaan eksekutif itu tidak punya peranan dalam debat-debat umum. Bahkan juga dianggap tidak perlu bahwa kekuasaan eksekutif itu mengajukan usul, karena kekuasaan ini bisa selalu menolak untuk tidak menyetujui keputusan-keputusan yang akan diambil, begitu pula menolak keputusan mengenai usul-usul yang diambil secara bertentangan dengan kehendak kekuasaan ini.
Di beberapa negara persemakmuran kuno di mana perdebatan umum diselenggarakan oleh rakyat dalam suatu lembaga, sudah biasa bahwa kekuasaan eksekutif mengajukan usul-usul dan berdebat bersama-sama rakyat, jika tidak keputusan-keputusan mereka pasti membingungkan.
Seandainya kekuasaan eksekutif harus menetapkan pengumpulan uang masyarakat, yang lebih daripada sekadar memberikan persetujuannya, kebebasan akan berakhir; ka- rena kekuasaan eksekutif itu akan menggantikan fungsi legislatif dalam soal terpenting dari perundang-undangan.
Jika kekuasaan legislatif harus menetapkan subsidi, bukan dari tahun ke tahun, tetapi selama-lamanya, kekuasaan ini akan menanggung risiko kehilangan kebebasannya, karena kekuasaan eksekutif tidak akan lagi tergantung; dan sekali memiliki hak yang tiada akhirnya, tidak akan menjadi persoalan apakah kekuasaan legislatif memiliki hak itu dari dirinya sendiri atau dari lembaga lain. Hal yang sama dapat dikatakan jika keputusan memberikan kepercayaan memimpin angkatan laut dan darat diberikan kepada kekuasaan eksekutif, bukan tahunan melainkan selama-lamanya.
Untuk mencegah agar kekuasaan eksekutif tidak menekan, syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa angkatan bersenjata yang dipercayakan kepada kekuasaan eksekutif itu harus terdiri dari rakyat, dan punya semangat seperti rakyat sebagaimana di Roma sampai masa pemerintahan Marius. Untuk mencapai tujuan ini hanya ada dua jalan yaitu bahwa orang yang dipekerjakan dalam angkatan bersenjata harus punya kekayaan cukup untuk mempertang- gungjawabkan kelakuan mereka kepada sesama warga ne- gara, dan didaftarkan setiap tahun, sebagaimana sudah menjadi kebiasaan di Roma; atau jikalau ada angkatan bersenjata yang tetap sifatnya, yang terdiri terutama dari bagi- an yang paling dipandang rendah dari negara itu, kekua- saan legislatif harus mempunyai hak untuk membubarkan mereka segera begitu kekuasaan itu menghendakinya; para prajurit itu harus tinggal bersama rakyat;dan mereka tidak boleh menderita di asrama, barak, atau benteng.
Ketika suatu pasukan sudah terbentuk, pasukan itu tidak boleh tergantung langsung pada badan legislatif, melainkan pada kekuasaan eksekutif; dan pada hakikatnya angkatan bersenjata ini lebih mengurusi tindakan daripada pertimbangan.
Adalah wajar bagi umat manusia untuk menilai keberanian lebih tinggi daripada sifat takut tindakan daripada sifat hati-hati, kekuatan daripada nasihat. Oleh karena itu ang- katan bersenjata selalu akan meremehkan senat, dan meng- hormati perwira-perwira mereka sendiri. Secara kodrati me- reka akan mengabaikan perintah yang diberikan kepada mereka oleh suatu badan yang terdiri dari orang-orang yang mereka pandang sebagai pengecut, dan dengan begitu tidak pantas memerintah mereka. Maka dari itu, kalau angkatan bersenjata langsung tergantung seluruhnya pada badan legislatif, pemerintahan menjadi pemerintahan mili- ter; dan jika tidak begitu yang terjadi, pastilah ini disebabkan oleh keadaan luar biasa. Itu karena angkatan bersenjata terus dipertahankan terbagi-bagi; karena lembaga itu terdiri dari beberapa badan yang masing-masing tergantung pada propinsi tertentu: karena kota-kota utama merupakan tempat-tempat yang kuat, yang terlindung oleh situasi alami mereka, dan tidak dijaga oleh pasukan biasa. Negeri Belan- da, misalnya, masih lebih aman daripada Venesia; kota ini barangkali menenggelamkan atau membiarkan pasukan pemberontak mati kelaparan; karena pasukan itu tidak diberi tempat tinggal di kota-kota yang mampu menyediakan sarana hidup yang diperlukan, padahal tentu saja sarana hidup itu genting keadaannya.
Bila kita menelaah risalah Tacitus yang mengagumkan, yaitu Mengenai Adat Kebiasaan Orang Jerman, kita menemukan bahwa dari bangsa inilah Inggris meminjam gagasan tentang pemerintahan politik mereka. Sistem yang bagus ini pertama kali diciptakan di hutan-hutan. Karena segala sesuatu yang bersifat manusiawi dapat berakhir, negara yang kita bicarakan ini akan kehilangan ke- bebasannya, dan akan binasa. Bukankah Roma, Sparta dan Kartago juga binasa? Negara akan binasa ketika kekuasaan legislatif menjadi lebih rusak daripada kekuasaan eksekutif.
Bukanlah urusan saya untuk meneliti apakah bangsa Inggris bentul-betul menikmati kebebasan ini atau tidak. Cukuplah bagi tujuan saya bila saya mengamati bahwa peme- rintahan mereka didasarkan atas hukum-hukum mereka; saya tidak perlu menyelidiki lebih jauh lagi.
Dengan ini saya tidak bermaksud merendahkan pemerintahan lain; dan juga tidak ingin mengatakan bahwa kebebasan politik yang ekstrem ini harus menimbulkan rasa gelisah pada diri mereka yang hanya punya bagian tanggung saja di dalamnya. Bagaimana saya-yang beranggapan bahwa pemikiran yang paling canggih pun tidak selalu diperlukan dan bahwa manusia pada umumnya menganggap yang moderat lebih baik daripada yang ekstrem-bisa punya maksud seperti itu?
Harrington, dalam bukunya Oceana, juga telah menyelidiki tingkat kebebasan tertinggi yang bisa menjadi tujuan undang-undang dasar suatu negara. Tetapi tentang Harrington sendiri tentu saja dapat dikatakan bahwa karena ingin mengetahui hakikat kebebasan yang sebenarnya, ia menyibukkan diri dengan mengejar kebebasan khayali; ia membangun Chalcedon, kendati Byzantium sudah di depan matanya.
7. Tentang Monarki Yang Kita Kenal
Monarki-monarki yang kita kenal tidak memiliki kebebasan menurut pandangan mereka sendiri, seperti yang kita bicarakan selama ini: satu-satunya tujuan adalah kemuliaan warga negara, negara dan penguasa. Tetapi karena itu timbullah semangat kebebasan, yang di negara-negara itu mampu mencapai hal-hal besar dan punya peranan sama besarnya dengan kebebasan itu sendiri dalam menimbulkan kebahagiaan.
Di sini ketiga kekuasaan itu tidak dibagikan dan didasarkan pada model konstitusi tersebut di atas; ketiganya masing-masing punya pembagian yang khusus, berdasar- kan pembagian itu ketiga kekuasaan itu lebih kurang mendekati kebebasan politik; dan jika ketiganya tidak mendekati kebebasan politik, monarki akan merosot menjadi pemerintahan yang lalim.
8. Mengapa Orang-orang Purba Tidak Punya Gagasan Yang Jelas Tentang Monarki
Orang purba tidak punya gagasan tentang pemerintahan yang didasarkan pada suatu lembaga yang terdiri dari para bangsawan; apalagi yang didasarkan pada lembaga legis- latif yang terdiri dari wakil-wakil rakyat. Republik Yunani dan Italia adalah kota-kota besar yang masing-masing punya bentuk pemerintahan mereka sendiri, dan mengumpulkan warga negaranya untuk bersidang di gedung- gedung pertemuan mereka. Sebelum Roma mencaplok semua republik lainnya, di mana-mana jarang sekali ada raja; baik itu di Italia, Gaul, Spanyol atau Jerman; semuanya merupakan negara-negara kecil atau republik. Bahkan Afrika sendiri harus taat pada suatu perserikatan besar negara- negara: dan Asia Kecil diduduki oleh koloni-koloni Yunani. Oleh karena itu, tidak ada contoh utusan-utusan kota atau perserikatan beberapa negara; orang harus pergi jauh sampai ke Persia untuk menemukan monarki.
« Prev Post
Next Post »