Dewasa ini seorang pembaca akan sulit memahami pengaruh revolusio- ner yang diberikan oleh karyanya, Kontrak Sosial. Meskipun pernyataan Rousseau di tempat lain menyatakan, bahwa metode analitik hanya diguna- kan secara terbatas, namun argumentasinya hampir mengikuti garis ilmu ukur. Rousseau sedikit sekali berkompromi dengan pembatasan kepenting- an apa pun atau yang mengandung pendidikan bagi sebagian pembacanya. Sebagian besar isi buku tersebut berkisar pada masalah teknis yang sudah terbiasa bagi para filsuf politik. Bahasa Rousseau dalam kaitannya dengan permasalahan ini bukanlah sesuatu yang baru atau bersifat "emosi" yang menyoalok mata. Demikian pula banyak terdapat hal-hal yang tampak ber- sifat ambigu, bahkan kontradiktif. Istilah yang digunakan oleh Rousseau acapkali kabur. Argumentasinya tidak bisa diingkari adalah abstrak dan sulit diterapkan pada kasus khusus.
Kendatipun demikian, pengaruh buku itu tidak menimbulkan salah faham. Bukan hanya karena berlakunya waktu, yang memberikan kepada Kontrak Sosial kekuatan dinamis untuk membangkitkan manusia dari perasaan apapun, yang tidak bisa dihindari. Buku-buku lainnya ditulis untuk menyelesaikan suatu program dengan baik, yang kemudian kurang lebih menjadi hal yang biasa, acapkali baru berpengaruh pada generasi pembaca kemudian. Kontrak Sosial memperoleh pengaruhnya dengan cara yang sangat cepat karena ia ditulis oleh seorang yang terpilih, yang kebebasan moralnya tajam serta perhatiannya konstan. Apa yang segera paling menarik pada generasi Rousseau ialah ketegasannya, bahwa tertib sosial manusia adalah hasil pilihan manusia; dan manusia harus memikul tanggung-jawab moral (moral responsibility) terhadap jenis masyarakat yang telah mereka susun serta diterima. Dengan tekanan gaya khas pribadi Rousseau yang tidak bisa ditiru, Kontrak Sosial merupakan penggerak revolusi karena ia melakukan apa yang harus dilakukan oleh sebuah buku revolusioner. la menggabungkan keadilan dengan pemanfaatan, dan menunjukkan kepada manusia bahwa kepentingan dan kewajiban berada pada sisi yang sama. Kontrak Sosial membuat perubahan masyarakat bukan hanya menyangkut kepentingan diri sendiri, tetapi juga kewajiban moral (moral obligation) pada semua orang.
Buku itu terbit dalam keadaan yang sebaik-baiknya untuk membuat gagasan nampak jelas. Gagasan mengenai kehendak umum mencerminkan lambang pemersatu, yang menggabungkan ketidakpuasan manusia yang terpecah-belah dari kelas yang berbeda. Ia memberikan nama dan dasar filsafat kepada pihak oposisi pada umumnya dalam menghadapi penyalahgunaan yang paling buruk, yang dilakukan oleh Bourbon. Betapapun umum sifat bahasa itu, sulit bagi mereka yang menghendaki pemerintah mengabdi pada kepentingan mereka, yang mendukungnya dengan pinjaman serta pajak.
Kesemuanya tidak membuktikan pelaksanaan yang nyata seperti yang diinginkan oleh kalimat berikut ini:
Kepada kita diberitahukan bahwa seorang raja lalim menjamin ketenangan sipil bagi warganya. Mudah-mudahan demikian. Namun, apakah yang diperoleh warganya jika ambisi perang merenggutnya masuk ke dalam perang, dan jika ketamakannya tidak pernah mengenal puas, gangguan pemerintahannya, keadaan negerinya yang lengang yang bahkan keadaannya melebihi keadaan perselisihan sipil? Apa yang akan mereka peroleh jika ketenangan itu mencerminkan salah satu kesengsaraan mereka? Kami pun memperoleh ketenangan di tempat tahanan di bawah tanah, tetapi cukupkah itu membuat mereka gembira?
Bagi mereka yang telah jemu akan perselisihan intern yang memecah kelas penguasa, kekuasaan kehendak umum (general will) akan menjanjikan pengakhiran penggolongan dalam masyarakat dan menumbuhkan saling pengertian yang lebih bermurah hati dengan memperhatikan kebaikan semua orang.
Selama beberapa orang dapat bersatu dan menganggap diri mereka sebagai satu tubuh, ini berarti bahwa mereka hanya mempunyai satu kehendak untuk memajukan keselamatan bersama dan kesejahteraan umum. Sementara kesatuan ini berkembang, semua sumber negara akan menjadi dahsyat serta sederhana. Pepatah yang digunakan untuk mengatur mereka akan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami, dan pula tidak akan terdapat kepentingan yang berada sumbang atau menentang. Oleh karena itu, kebaikan bersama akan dapat dijumpai dan tidak ada sesuatu yang diperlukan selain pengertian yang sehat untuk mengamannya. Perdamaian, persatuan, dan persamaan adalah musuh politik yang pelit (subtle).
Mereka yang bersikap lebih sederhana telah dibuat jengkel oleh kerumitan para pembela dialektika (dialectic of apologists) karena rezim terdahulu (ancient regime) telah menemukan di dalam kehendak umum suatu sarana untuk mengurangi berbagi urusan umum menjadi istilah yang secara umum lebih dapat difahami. Rakyat kelas menengah yang berkeras kepala di bawah sistem perbedaan sosial yang memisahkan mereka dari golongan bangsawan, menemukan di dalam kehendak umum suatu bukti kehormatan dan harga diri serta kecerdasan politik yang lebih tinggi (superior political intelegence).
Orang yang jujur dan sederhana sulit untuk ditipu karena kesederhanaannya: kita tidak dapat menata atau memaksa mereka dengan bujukan dan kesopanan sebagai dalihnya, dan mereka pun tidak cukup cerdik untuk menjadi penipu. Bila kita melihat di antara rakyat yang paling bahagia di dunia, kelompok petani yang memimpin urusan negara di bawah pohon dan selalu bertindak bijaksana, maka dapatlah kita menolongnya, selain memandang rendah kehalusan budi-pekerti bangsa itu yang memberikan kepada mereka kemashuran dan kesedihan karena banyaknya seni dan rahasia?
Khususnya mengenai kesimpulan Rousseau, bahwa pemerintah sekedar merupakan abdi rakyat akan menggemparkan mereka yang menentang rezim yang berkuasa. Sementara bagi para pembelanya, hal itu tampak akan meruntuhkan dasar orde sipil yang sebenarnya. Kontrakk Sosial berpacul lebih jauh dalam menegaskan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya. Mereka yang sedang berkuasa akan membiarkan mereka yang diperintah sekehendaknya dan sama sekali tidak memberikan beban kewajiban untuk taat kepadaanya. Keadaan demikian secara terbuka mengundang kembuhnya revolusi. Sensor kota asal tempat lahir Rousseau secara tepat menghargai kekuatan revolusioner buku kecil Rousseau itu dan memberikan penghormatan yang tepat.
Di dalam Kontrak Sosial, sesudah pelakunya mengambil kekuasaan pemerintah dari sumber yang paling bersih dan dengan sukses memperolehkan keuntungan yang luar biasa pada peran negeri sipil bila dibandingkan dengan negeri alami, segera timbul kembali kekacauan dalam negeri sipil ini. Undang-undang yang mengatur setiap negara mana pun baginya selalu bisa dibatalkan kembali. Ia tidak melihat kewajiban timbal-balik antara yang memerintah dan yang diperintah. Yang terdahulu baginya hanyalah alat belaka dan rakyat selalu bisa diubah apa pun jadinya atau ditindas menurut kehendaknya ... Ia menganggap semua bentuk pemerintahan hanya bersifat sementara, segala macam percobaan pun selalu bisa diubah ...
❅❅❅
Kontrak Sosial adalah suatu peristiwa dalam sejarah politik, tetapi juga suatu ulasan terhadap sejarah. Maksudnya adalah untuk menjelaskan keadaan khusus Eropa pada abad ke-18 dan menghubungkannya dengan aspek proses politik yang lebih kekal. Baik dalam pikiran Rousseau maupun dalam kenyataan, isi buku itu bukan suatu buku kecil yang hanya berlaku bagi zamannya. Buku itu pun adalah karya filsafat yang sadar di mana Rousseau menggunakan pengalaman zamannya dan mengerahkannya pada azas penerapan yang paling umum, dan menggunakan azas umum ini untuk memahami dan mengkritik praktek yang ada.
Dalam mencari azas itu, Rousseau menggunakan ukuran yang sangat luas bahasa yang biasa digunakan di kalangan para filsuf politik. Pandangan pribadi Rousseau yang memiliki daya pengubah serta pengalamannya yang kaya telah memberikan isi baru pada istilah yang paling konvensional. Gagasan mengenai suatu kontrak sosial sebagai dasar kewajiban dan organisasi sosial, sebagai contohnya, merupakan titik tolak konvensional bagi filsafat politik sekuler pada zaman Rousseau. Sebagaimana digunakan oleh para filsuf modern, kontrak sosial adalah alat untuk menunjukkan logika yang lengkap (implisit) yang didasarkan pada hubungan sosial. Dengan teknik mempertentangkan tingkah laku sosial terhadap “masyarakat alami” di mana tidak terdapat kesepakatan untuk hidup secara sosial, para filsuf berharap dapat menentukan sifat dan fungsi khusus organisasi serta menyediakan landasan bagi kekuasaan - atau untuk memberi kekuasaan - pemerintah. Daya tarik kontrak sosial tidak berada dalam sejarah spekulatif yang utama. Hanya kadangkala “masyarakat alami”atau “Kontrak Sosial” itu dimaksudkan untuk menunjukkan kepada peristiwa sejarah yang sebenarnya. Orang yang menggunakan gagasan ini tidak berusaha menulis sejarah melainkan filsafat, dan ingin melukiskan azas yang akan memperlihatkan rasionalitas tata-tertib sosial, atau memamerkan irasionalitas yang tidak bisa dibenarkan oleh masyarakat.
Jika kontrak sosial tidak memiliki referensi sejarah, bagaimanapun juga dia terlibat asumsi tertentu yang memberikan belitan khusus pada spekulasi atas azas politik. Dengan mempertentangkan organisasi sosial dengan keadaan alami seperti yang didambakan, teori kontrak sosial cenderung menetapkan pemisahan menjadi dua sisi antara "individu" dan "masyarakat", dengan membuktikan bahwa organisasi sosial sesungguhnya bersifat sosial. Suatu kekuatan yang membatasinya hanya dapat dibenarkan berdasarkan kebutuhan. Teori kontrak sosial menganggap manusia sebagai individu harus diperlengkapi dengan seperangkat kepentingan atau hak yang sepenuhnya terpisah dari masyarakat serta berusaha memberikan kebenaran moral kepada masyarakat dalam arti individualistik yang utama. Lagi pula gagasan kontrak, terutama seperti yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, cenderung mendasarkan moralitas sosial teristimewa pada kebijaksanaan, yakni manusia wajib mematuhi kewenangan masyarakat hanya demi keselamatan seluruh kepentingan milik mereka.
Judul buku mungkin memberi kesan bahwa ungkapannya itu hanyalah suatu kelanjutan penelitian dan prasangka yang merajalela. Kenyataannya memang demikian. Kontrak Sosial, sebagai judul agaknya merupakan suatu judul yang tak tepat. Kontrak sosial tidak hanya menurunkan mutu argumentasi Rousseau ke peran yang lebih kecil, tetapi apa yang tersisa dari padanya ditafsirulangkan secara mendalam yang sama sekali tidak bisa dipahami sebagai suatu kontrak. Rousseau, seorang murid Plato dalam filsafat politik, secara mendasar tidak sependapat mengenai pokok pikiran yang individualistik tentang teori kontrak sosial. Dia tidak berpikir bahwa kewajiban rasionalitas sosial yang khas bisa dijelaskan dalam istilah suatu perjanjian antara sesama individu yang saling terpisah, kendati ia merupakan orang yang serba lengkap sekalipun. Ia tidak memandang kebijaksanaan itu sebagai dasar yang cukup kuat bagi kewajiban moral. Rousseau selanjutnya tidak sependapat terhadap keyakinan yang lazim bahwa kewenangan moral masyarakat terletak pada hak dasar yang mempunyai keabsahan di luar setiap jenis organisasi sosial yang mana pun. Yang dimaksudkan oleh Rousseau selanjutnya tidak sependapat terhadap keyakinan yang lazim bahwa kewenangan moral masyarakat terletak pada hak dasar yang mempunyai keabsahan di luar setiap jenis organisasi sosial yang mana pun.
Yang dimaksudkan oleh Rousseau "hak dasar" adalah hak yang dilaksanakan di dalam lingkungan dan oleh suatu masyarakat. Mereka "bersifat alami" karena mereka mewakili pelaksanaan yang lebih nyata dari sifat manusia. Bagi Rousseau, masyarakat bukanlah suatu "agregasi" (kumpulan sejumlah orang yang tidak saling tergantung) individu, melainkan suatu "asosiasi" (suatu kelompok yang memiliki kesatuan tujuan secara kualitatif); suatu jalan pembicaraan untuk menghubungkan kenyataan bahwa jika individu-individu bertindak sebagai kelompok, akan muncullah dimensi perilaku yang baru. Bagi Rousseau, hidup dalam masyarakat mewakili kemenangan kepentingan yang sangat berbeda, bahkan jauh lebih berpikermanusiaan daripada hanya kepentingan individu.
Dengan singkat Rousseau menggunakan ungkapan "kontrak sosial" terutama tidak untuk tujuan analisis filsafat, melainkan sebagai jalan untuk menguraikan situasi moral yang terkandung dalam kehidupan individu dalam masyarakat. Berhadapan dengan latar belakang suatu "masyarakat alami" khayali (imaginary), nilai hubungan sosial yang khusus adalah satu-satunya yang melengkapi basis akal moral yang muncul lebih jelas; dan prinsip yang membedakan suatu masyarakat yang dibenarkan — yakni suatu masyarakat yang sesungguhnya — telah disoroti. "Bergesernya masyarakat alami ke negeri sipil (negeri beradab) menghasilkan perubahan yang luar biasa pada manusia, dengan menggantikan keadilan bagi naluri tingkah-laku dan memberikan kepada tindakannya karakter moral yang sebelumnya tidak dimiliki.
Namun penggunaan kontrak sosial dengan cara demikian sesungguhnya sama sekali bukanlah suatu kontrak. Kontrak menunjukkan janji timbal-balik, dan usaha masing-masing pihak dalam kontrak berkaitan dengan ke-wajiban yang akan memberikan kepuasan beberapa kepentingan kepada pihak lain yang ada dalam kontrak itu. Bagaimanapun juga, "Kontrak Sosial" Rousseau merupakan pergantian suatu situasi di mana tidak ter-dapat moralitas manusia (human morality) bagi seseorang. la sesungguhnya menciptakan kewajiban dan kepentingan yang tidak ada sebelumnya, dan mewajibkan individu untuk memasuki suatu kesatuan sosial atau mengarah pada kehendak umum yang diberi mandat oleh dirinya sendiri karena tidak mempunyai tuntutan timbal-balik. Situasi semacam itu tidak dimungkinkan atau tidak masuk akal, tetapi hampir tidak bisa disebut sebagai sebuah kon-trak. Sebenarnya prinsip politik Rousseau telah menjadi kontrak sosial itu sendiri dan lebih mendekati desakan Yunani klasik, bahwa masyarakat me-rupakan guru kebajikan. Hanya di dalam masyaraklalah perilaku atau moral manusia dimungkinkan atau bahkan dapat diberi batasan.
Teori modern tentang kontrak sosial telah dilaksanakan untuk menjelas-kan dan membenarkan kedaulatan dari negara nasional. Gagasan mengenai kedaulatan (sovereignty) — tentang supremasi mutlak negara di atas semua bentuk lain organisasi sosial — telah dikembangkan sebagai alat dalam per-juangan kerajaan nasional (national monarchies) ketika menundukkan gereja feodal dan kelas baron sehingga menjadi pusat filsafat zaman modern. Ma-salah kedaulatan (sovereignty) meliputi dua hal yang acapkali membingung-kan serta yang tidak mudah dipisahkan dalam praktek, namun berbeda me-nurut logika: (1) kekuasaan atau kelompok kekuasaan apakah yang sebe-narnya paling tinggi dalam suatu masyarakat, dan apakah suatu supremasi itu mutlak; dan (2) pemeliharaan atas keuntungan serta kerugian setiap masyarakat merupakan suatu kekuasaan yang paling penghabisan untuk memutuskan kata-akhir dalam perselisihan antara individu dan kelompok. Yang disebut pertama menekankan isu politik, dan yang kedua isu hukum.
Hobbes, yang melatarbelakangi Rousseau, adalah wakil yang mencolok dalam usaha mendasarkan kedaulatan hukum atas kebenaran fakta tentang kekuasaan politik. Sedangkan John Lock secara keseluruhan melakukan usaha itu melalui mekanisme hak alami dan kesepakatan rakyat dalam me-ngagakkan kekuasaan yang otoritas moralnya berlandaskan pada alasan lain yang bukan sekedar kekuasaan. Teori Rousseau tentang kedaulatan tumbuh dari usaha menggabungkan keuntungan kedua pendekatan itu. Bersama Lock ia yakin pada prinsip bahwa hanya dengan kekuasaan tidak akan menciptakan kebenaran. Adapun tentang perlunya membatasi kekuasaan pemerintah, tidak bisa dilepaskan dari keharusan untuk bertanggungjawab kepada undang-undang atau prinsip yang berada di atas dirinya sendiri. Sebaliknya, ia bersama Hobbes berkeyakinan bahwa moralitas tidak mempunyai arti atau landasan di luar masyarakat. Khususnya, Rousseau yakin bahwa ada kebenaran yang mendasar di dalam pendirian Hobbes yang mengatakan bahwa undang-undang tanpa kemampuan untuk memaksakan ketaatan, sama sekali bukan undang-undang, tetapi hanyalah percakapan yang penuh dengan khayalan.
Teori kedaulatan karya Rousseau, bagaimanapun bukan sesuatu yang bersifat pilihan tanpa prinsip tersendiri. Kepada Hobbes dia memberikan tanggapan yang cukup adil, bahwa kontrak yang dibuat antara sesama manusia yang bersepakat untuk menunjukkan mereka sendiri pada kekuasaan tertinggi dari luar, sama sekali bukan kontrak. Sebenarnya terdapat banyak kesulitan tertentu dalam teori Hobbes, kendati ia meyakinkan dan perkasa. Apakah benar bahwa yang terkuat itu adalah kekuasaan yang terkuat karena semua orang sepakat secara timbal-balik mentaatinya? Atau, apakah semua orang sepakat secara timbal-balik mentaatinya karena dalam kenyataannya ia merupakan kekuasaan yang paling kuat? Jika itu adalah pilihan yang terakhir, maka akan tampak ketiadaan pengertian untuk membicarakan kontrak karena orang yang merasa terpaksa, bagaimanapun harus taat. Jika hal itu adalah pilihan yang terdahulu dan yang berdaulat diberi kekuasaan tertinggi berdasarkan persetujuan orang banyak, maka mereka yang pada awalnya membuat persetujuan itulah yang sesungguhnya merupakan kekuasaan tertinggi dalam komuniti. Jika hal ini benar, bagi Rousseau tidak akan ada kepercayaan lain bahwa mereka yang memegang kekuasaan itu harus melepaskannya tanpa pembatasan atau syarat. Dalam kenyataannya, kedaulatan itu tidak bisa dialihkan; dan tidak ada "kontrak" yang dapat membuat apa pun atau siapa pun untuk menjadi yang tertinggi dalam masyarakat bawahan.
Pertimbangan semacam itu membawa Rousseau pada teorinya tentang kedaulatan yang terkenal. Sebagai persoalan hak, ia yakin bahwa setiap perjanjian penaklukan dan setiap persetujuan yang mengatakan bahwa seorang atau sekelompok orang mempunyai hak untuk memerintah orang lain, hanyalah suatu pengakuan akan adanya perbudakan. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan oleh moral. Sebagai persoalan fakta, ia berkeyakinan bahwa kekuasaan setiap kelompok istimewa tidaklah absolut, tetapi paling sedikit dan dalam ukuran tertentu terletak pada persetujuan kelompok lainnya karena sifatnya yang relatif, tidak pasti dan sementara.
Rousseau bertanya, "Dimanakah sebenarnya tempat kedaulatan itu, dalam arti kekuasaan absolut dan kekuasaan moral yang tertinggi?" Jawabnya ialah, bahwa ia harus berada bersama rakyat sebagai satu kesatuan. Bila tidak terdapat seorang pun di dalam negara yang memegang kekuasaan absolut, maka kekuasaan absolut harus terletak di tangan seluruh komuniti.
Dengan demikian teori kedaulatan karya Rousseau mewakili suatu warisan teori para pendahulunya dalam satu segi yang mendasar. Baginya kedaulatan tidak berada pada kelompok khusus mana pun. Pemerintah tidak bisa berdaulat di bawah pembatasan kontrak kedua dengan komuniti sebagai mana dikemukakan oleh Locke: kontrak yang diadakan antara komuniti tertinggi dan pemerintah tidak mempunyai makna apapun, karena komuniti tidak bisa dipaksa untuk memelihara kondisi kontrak yang berlawanan dengan kehendaknya.
« Prev Post
Next Post »